Bidang sarana kesehatan, dengan target ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014. Bidang Obat, target Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010. Bidang asuransi kesehatan nasional, target Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014. Bidang Keluarga Berencana, dengan target peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014.  Pengendalian penyakit menular, target menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan: menurunnya prevalensi tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; menurunnya kasus malaria (annual parasite index-api) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

Untuk mencapai target tersebut tentu ada program-program yang dilaksanakan pemerintah, contohnya adalah Program KB, Imunisasi, dan program penanggulangan penyakit menular, serta kegiatan lain yang menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada laporan evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 yang dilakukan oleh bappenas terdapat fakta menarik bahwa angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka menurunnya kasus penyakit malaria sulit untuk mencapai target dengan ditandai oleh tanda merah, sedangkan presentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan), persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap, persentase balita ditimbang berat badannya (D/S), Prevelensi kasus HIV (% penduduk 15 tahun keatas yang memiliki pengetahuan) mendapatkan tanda kuning yang berarti perlu kerja keras dalam merealisasi target tersebut.

Data ini menunjukkan banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan terutama pada infrastruktur kesehatan, disparitas antar daerah antara pulau jawa dan pulau luar jawa, kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, serta belum meratanya pemenuhan fasilitas kesehatan. Permasalahan tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan karena pemerintah pusat dan daerah tidak memberikan fokus terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat, karena jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih sangat minim.

Dalam UU No 36 tahun 2009 pasal 171 tentang kesehatan diatur tentang anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN diluar gaji pegawai. Jumlah anggaran yang diatur dalam Undang-Undang  tersebut tentunya masih sangat minim. Jika dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainnya seperti singapura dan Malaysia yang memiliki jumlah anggaran lebih dari 10% dari belanja Negara. Apalagi jika kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar kurang lebih 250 juta dan rata-rata tidak memiliki akses kesehatan yang memadai terutama di Indonesia bagian timur.  Jika kita melihat di tabel 1.2 dibawah ini keadaanya sungguh sangat memprihatinkan :

Sumber           : www.anggaran.depkeu.go.id[2]

Tahun 2009 dimana Undang-Undang kesehatan itu disahkan, tidak serta-merta pemerintah mentaati amanat Undang-Undang tersebut. Pada tahun 2009 anggaran kesehatan hanya 3% dari belanja negara, dan sampai dengan tahun 2012 anggaran tersebut tidak beranjak dari 3%. Alokasi anggaran untuk kesehatan ini sampai sekarangpun belum mencapai amanat UU No 36 tahun 2009. Bahkan sejak tahun 2007-2014 belanja fungsi kesehatan rata-rata hanya 1,35% dari belanja Negara. Dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang Kesehatan saja jumlah anggarannya tadi kita asumsikan masih sangatlah kurang apa lagi jika tidak memenuhi Undang-Undang tersebut. Jumlah ini tentunya sangat minim guna memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar kurang memahami bagaimana hidup sehat dan menjaga kesehatan.

Ketertarikan untuk melakukan evaluasi kebijakan anggaran belanja Kementerian Kesehatan untuk mencapai target RPJMN 2010-2014 ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran dalam APBN untuk kesehatan, yang kemudian berdampak langsung terhadap rencana pembangunan lima tahun yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Keterkaitan antara alokasi anggaran terhadap pencapaian target RPJMN 2010-2014 belum pernah dievaluasi, baik oleh instansi terkait maupun lembaga-lembaga non pemerintah.

Untuk lebih lengkapnya silakan klik link berikut ini.